FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM — Potensi kesepakatan perdagangan internasional pengusaha muda Sumatra Selatan mencapai Rp501,40 miliar dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41,14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, waktu lalu.
Nilai tersebut meningkat Rp195,05 miliar dari capaian sehari sebelumnya, terutama ditopang tambahan kesepakatan penjualan kerupuk ke Belanda dan Arab Saudi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Selatan menyebutkan tambahan transaksi tersebut berasal dari PT Awan Crackers Food Indonesia. Perusahaan itu menjalin kesepakatan penjualan kerupuk dengan Ben Hellen Trading asal Belanda senilai US$10 juta per tahun dan Al Ittifaq dari Arab Saudi senilai US$811.920 per tahun.
“Capaian ini semakin memperkuat pengembangan ekosistem 100.000 Sultan Muda Sumsel dalam mendorong peningkatan daya saing, perluasan jejaring bisnis, dan akses pasar internasional bagi pengusaha muda,” demikian keterangan OJK Sumsel dalam siaran pers, Rabu kemarin
Dengan tambahan dua kesepakatan tersebut, PT Awan Crackers Food Indonesia mencatatkan lima kesepakatan perdagangan internasional dengan total potensi nilai Rp239,40 miliar. Mitra dagang lainnya berasal dari China dan Taiwan, dengan komoditas berupa kerupuk serta lada hitam dan lada putih.
Secara keseluruhan, sembilan kesepakatan perdagangan internasional yang melibatkan empat perusahaan memiliki potensi nilai US$26,34 juta dan Rp26,31 miliar, atau setara sekitar Rp501,40 miliar berdasarkan asumsi kurs Rp18.040 per dolar AS.
Selain PT Awan Crackers Food Indonesia, PT Razade Coconut Indonesia mencatatkan dua kesepakatan penjualan kelapa segar kepada mitra asal China dengan nilai US$9 juta per tahun.
PT Fornax Charcoal International juga menjalin kesepakatan penjualan arang tempurung kelapa dengan mitra asal Rusia senilai US$5 juta hingga akhir 2027. Sementara itu, PT Agri Ekspor Indonesia mencatatkan kesepakatan penjualan biji kopi kepada mitra Rusia senilai US$523.392 hingga akhir 2027.
OJK Sumsel menilai kesepakatan tersebut menunjukkan peluang produk unggulan daerah untuk menjangkau pasar internasional. Komoditas yang terlibat mencakup produk olahan pangan, kelapa, kopi, dan rempah-rempah.
Meski demikian, nilai yang diumumkan dalam TEI 2026 masih berupa potensi kesepakatan perdagangan. Tindak lanjut menjadi kontrak dan realisasi ekspor menjadi tahapan penting agar transaksi tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kegiatan usaha dan perekonomian Sumatra Selatan.@bisnis,com
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memprediksi ekspor nikel, aluminium, dan komponen baterai lithium menyentuh angka Rp898 triliun tahun 2026 ini.
“Hitungan dari Dewan Ekonomi Nasional, sampai dengan akhir tahun ini hilirisasi nikel, hilirisasi aluminium, dan hilirisasi tadi komponen-komponen lithium baterai itu nilainya akan mencapai sekitar US$ 50 miliar atau naik hampir sekitar 45% dibandingkan ekspor kita pada tahun 2024,” ungkap Anggota DEN Septian Hario Seto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Septian memaparkan hilirisasi aluminium meningkat cukup signifikan dan diperkirakan angka ekspor untuk produk-produk aluminium pada tahun ini menjadi sekitar US$ 7,2 miliar dari sekitar US$ 3,5 miliar pada tahun 2024.
Lebih lanjut dia memaparkan Indonesia saat ini menjadi salah satu sumber produsen untuk komponen-komponen baterai lithium seperti anoda hingga katoda baterai.
“Bahkan kita juga sudah memiliki lithium refinery di mana sebenarnya sumber daya lithium-nya kita tidak memiliki di Indonesia. Artinya Indonesia sudah bisa melakukan industrialisasi dari sumber daya alam yang kita tidak miliki. Tapi industrialisasi ini merupakan bagian dari ekosistem tadi yang lebih lengkap,” jelas Septian.
Septian menambahkan selama 2 tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ekspor hilirisasi bisa meningkat sekitar 45%.
“Ini menjadi sumber tambahan devisa yang sangat baik buat Indonesia,” tutur Septian.@detik
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyita 2,08 juta pieces obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik impor ilegal senilai lebih Rp 25 miliar di sebuah gudang penyimpanan di Kompleks Pergudangan Laksana Business Park, Laksana, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar meninjau langsung lokasi penyimpanan tersebut pada Rabu (30/9/2026).
“Kami menyampaikan hasil pengawasan terhadap sebuah gudang penyimpanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik impor di Kabupaten Tangerang. Mayoritas dari temuan ini adalah produk impor ilegal yang tidak memiliki izin edar,” ujarnya dalam konferensi pers di gudang penyimpanan.
2,08 juta produk disita
Penggerebekan terhadap gudang tersebut dilakukan sejak Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
Dari hasil penindakan, petugas menemukan 287 item produk ilegal dengan jumlah total mencapai 2.082.039 pieces. Nilai keseluruhan barang tersebut diperkirakan lebih dari Rp 25 miliar.
Rinciannya sebagai berikut:
Obat bahan alam dan suplemen kesehatan sebanyak 44 item atau 23.532 pieces, dengan nilai Rp 6,1 miliar.
Kosmetik ilegal atau diduga palsu sebanyak 243 item atau 436.059 pieces, dengan nilai Rp 18,9 miliar.
Produk-produk tanpa izin edar tersebut didominasi barang impor asal Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.
Temuan itu mencakup obat bahan alam, seperti Sausando Saka Spirulinum dan Lumbar Spine Cooling Gel.
Selain itu, petugas menyita berbagai suplemen impor ilegal, mulai dari Youthvita, Magnesium Glycinate, Women’s Probiotic, Collagen, hingga Calcium Magnesium Zinc.
Petugas juga menemukan kosmetik tanpa izin edar, seperti Sun Cream Purple, Sun Cream Pink, 345 Relief Cream, Vital Spray Serum, dan First Spray Serum yang disebut belum pernah melalui proses evaluasi oleh BPOM.
Berdasarkan pendalaman awal, modus operandi pelaku dilakukan dengan memasukkan barang ke Indonesia melalui forwarder umum tanpa dokumen importasi yang sah.
Produk-produk tersebut kemudian disimpan di gudang sebelum didistribusikan secara luas kepada konsumen melalui pasar daring atau e-commerce.
Terungkap dari patroli siber Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan Direktorat Siber BPOM.
Setelah menemukan indikasi peredaran suplemen dan kosmetik ilegal di media sosial serta e-commerce, Direktorat Intelijen BPOM melakukan pendalaman di lapangan dan pengintaian selama hampir satu bulan.
“Kita sebetulnya sudah memantau kurang lebih sebulan. Setelah menemukan alat bukti yang cukup, termasuk melakukan tes pembelian (test purchasing), kami menelusuri lokasi penyimpanan hingga akhirnya bergerak melakukan penindakan,” jelas Ikrar.
Saat ini, BPOM telah menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional gudang tersebut dan menyita barang bukti.
BPOM juga mengambil sampel produk untuk diuji di laboratorium guna mendeteksi keberadaan bahan kimia obat (BKO) maupun bahan berbahaya lainnya.
Satu WNA diamankan
Dalam pengembangan kasus ini, BPOM mengamankan satu orang warga negara asing (WNA) yang kini diperiksa secara intensif.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengungkap jaringan yang diduga berada di balik penyelundupan dan peredaran produk ilegal tersebut.
“Tapi kita penelusuran pemeriksaan, kita enggak bisa ini karena tentu pasti punya jaringan dan jaringan ini kita ingin ungkap,” kata Ikrar.
BPOM juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menelusuri rantai pasok dan melakukan pemblokiran terhadap akun-akun penjual.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 435 juncto Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Ancaman hukuman bagi pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar dan standar mutu adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar untuk setiap itemnya#Kompas
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Layanan kapal pengangkut kendaraan internasional di Pelabuhan Patimban kembali bertambah dengan dilayaninya kunjungan perdana (maiden call) MV ANTARES LEADER dalam jaringan pelayaran Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) di Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban.
Kehadiran layanan tersebut menjadi perkembangan baru dalam perluasan konektivitas ekspor kendaraan dari Patimban ke pasar internasional.
Pada kunjungan perdananya, MV ANTARES LEADER melaksanakan kegiatan bongkar dan muat kendaraan di Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban. Untuk kegiatan ekspor, kapal memuat sebanyak 2.259 unit kendaraan, terdiri atas 1.215 unit Mitsubishi XFORCE dan 1.044 unit Mitsubishi XPANDER, yang diberangkatkan menuju Meksiko.
Layanan NYK tersebut direncanakan berlangsung secara rutin dengan frekuensi satu kali setiap bulan.
Ditambahnya layanan ini memberikan pilihan jaringan pelayaran yang lebih luas bagi industri otomotif sekaligus membuka konektivitas langsung untuk mendukung ekspor kendaraan produksi Indonesia melalui Pelabuhan Patimban.
Sebelumnya, layanan kapal kendaraan internasional di Pelabuhan Patimban telah berjalan sejak tahun 2021 melalui layanan Toyofuji Shipping (TFS) yang melayani kegiatan ekspor dan impor kendaraan ke sejumlah tujuan internasional. Kehadiran NYK semakin menambah jaringan perusahaan pelayaran yang memanfaatkan Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban seiring berkembangnya kebutuhan layanan logistik sektor otomotif.
Kepala Kantor KSOP Kelas II Patimban, Mohd Arief Agustian, mengatakan bahwa kehadiran NYK menambah pilihan layanan kapal kendaraan internasional di Pelabuhan Patimban sekaligus membuka konektivitas ekspor kendaraan menuju Meksiko.
“Kehadiran NYK menambah pilihan layanan kapal kendaraan internasional di Pelabuhan Patimban sekaligus membuka konektivitas ekspor kendaraan menuju Meksiko. Perkembangan ini penting karena semakin memperluas jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh industri otomotif melalui Patimban,” ujar Mohd Arief Agustian.
Dia berharap layanan NYK yang direncanakan berlangsung secara rutin setiap bulan ini dapat terus berkembang dan memberikan kepastian pilihan bagi transportasi industri otomotif.
Semakin luasnya jaringan pelayaran dari Patimban akan memberikan sinyal yang lebih besar bagi pelaku industri dalam menjangkau pasar internasional.
“KSOP Patimban akan terus mendukung kelancaran pelayanan kapal dan kegiatan bongkar muat sehingga konektivitas ekspor kendaraan melalui Patimban dapat berkembang secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Kunjungan perdana MV ANTARES LEADER sekaligus menambah konektivitas internasional Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban.
Dengan semakin beragamnya perusahaan pelayaran dan tujuan ekspor yang dilayani, Pelabuhan Patimban terus berkembang sebagai simpul logistik yang mendukung kebutuhan industri otomotif serta memperluas akses kendaraan produksi Indonesia ke pasar internasional.
KSOP Kelas II Patimban bersama badan usaha pelabuhan, operator terminal, perusahaan pelayaran, serta pemangku kepentingan terkait akan terus mendorong peningkatan pelayanan kepelabuhanan sejalan dengan perkembangan lalu lintas dan jaringan layanan di Pelabuhan Patimban#logistik
Bea Cukai Amankan Rokok Ilegal dari Jasa Ekspedisi, Sarana Pengangkut
FORWARDER EKSPOR IMPOR,COM – Bea Cukai Kendari amankan 838.000 batang rokok ilegal dalam rangkaian penindakan yang dilakukan sejak pertengahan Agustus hingga awal September 2026. Dari hasil penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp822,1 juta. Penindakan dilakukan di Kota Kendari dan Kota Baubau serta melalui pelimpahan hasil penindakan dari Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.
Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Taufik Sapto Harsono, menjelaskan bahwa penindakan dilakukan melalui kegiatan pengawasan rutin dan tindak lanjut atas informasi masyarakat, serta diperkuat dengan sinergi bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Barang hasil penindakan antara lain berasal dari pengawasan terhadap perusahaan jasa ekspedisi di Kota Kendari, pemeriksaan kendaraan yang diduga membawa rokok ilegal, serta penindakan terhadap kendaraan yang membawa rokok ilegal dari wilayah Pelabuhan Murhum Baubau,” jelasnya dalam keterangan, Rabu (16/9/2026).
Sepanjang Januari hingga awal September 2026, Bea Cukai Kendari telah melaksanakan 233 kegiatan penindakan di bidang cukai dengan total hasil tembakau ilegal yang diamankan mencapai 3.907.080 batang. Dari seluruh rangkaian penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
“Bea Cukai Kendari terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna menekan peredaran rokok ilegal, menjaga penerimaan negara, dan menciptakan iklim usaha yang sehat di wilayah Sulawesi Tenggara,” tutup Taufik#republika
FORWARDER EKSPOR IMPOR, Menawarkan
✓ Jasa Import Resmi
✓ Jasa Import Undername
✓ Custom Clearance
✓ Import Borongan All_In
✓ Import Door To Door
✓ Import Barang Khusus Lesensi
Kami juga memiliki Izin Import, seperti :
✓ PI Besi & Baja
✓ PI Kehutanan
✓ PI Mesin Bekas
✓ PI Textil, dll
Best Regards,
(AJI SUBROTO)
+62 822 6000 4437
+62 822 6000 4437
aji.forwarder@gmail.com
PT. PRESSTI ASIA INDONESIA
Alamat : JL. Lenteng Agung Raya, Jl. Kav. XXII, No.20, RT05/RW01, Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarta, Jakarta Selatan 12630
Kasus korupsi Bea Cukai masih berkembang. Tiga pihak divonis, pejabat disidang, tersangka baru muncul, dan KPK menelusuri aliran dana.
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 4 Februari 2026 berbuntut panjang. Kasus yang bermula dari dugaan suap terkait pengurusan importasi PT Blueray Cargo tersebut terus berkembang hingga menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.
Tiga petinggi Blueray telah divonis, sementara sejumlah pejabat Bea Cukai masih menjalani persidangan dan penyidikan KPK terus berkembang hingga memunculkan tersangka baru. Nama Ahmad Dedi alias Dedi Congor kembali mencuat setelah KPK mengungkap status tersangkanya di Kortas Tipidkor Polri.
Seiring berjalannya proses hukum, status sejumlah pihak pun berubah. Ada yang telah divonis, masih menjalani persidangan, ditetapkan sebagai tersangka baru, hingga diperiksa terkait dugaan aliran uang.
Berikut rangkuman perkembangan kasus, mulai dari awal OTT, pihak yang telah menjadi tersangka dan terdakwa, hingga nama-nama yang muncul dalam proses penyidikan dan persidangan.
Lini Masa Kasus Korupsi Bea Cukai
Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 4 Februari 2026 di Bea Cukai. KPK awalnya menetapkan enam tersangka, lalu menambah satu tersangka pada Februari dan kembali mengembangkan perkara hingga menetapkan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka baru pada Juli 2026.
4 Februari 2026: KPK melakukan OTT
KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Sebanyak 17 orang ditangkap dalam rangkaian OTT di Jakarta dan Lampung.
Salah satu yang ditangkap adalah Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
5 Februari 2026: Enam orang ditetapkan sebagai tersangka
KPK menetapkan enam tersangka:
Rizal
Sisprian Subiaksono
Orlando Hamonangan
John Field
Andri
Dedy Kurniawan
Tiga pertama merupakan pejabat Bea Cukai, sedangkan tiga lainnya berasal dari Blueray Cargo. John Field sempat melarikan diri saat OTT, sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada KPK beberapa hari kemudian.
6 Februari 2026: KPK menggeledah sejumlah lokasi
KPK menggeledah Ditjen Bea Cukai, PT Blueray Cargo, serta rumah sejumlah tersangka. Penyidik menyita dokumen kepabeanan dan impor, dokumen keuangan, bukti elektronik, serta uang tunai dan barang berharga.
7 Februari 2026: John Field ditahan
John Field menyerahkan diri setelah sempat lolos dari rangkaian OTT. KPK kemudian menahannya sebagai tersangka.
26 Februari 2026: Tersangka bertambah
KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, sebagai tersangka baru.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara awal menjadi tujuh orang.
Mei-Juni 2026: Perkara mulai melebar
KPK tidak hanya mendalami perkara enam/tujuh tersangka awal. Penyidik juga memeriksa sejumlah pihak dan menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan forwarder lain.
KPK menyebut sekitar 20 penyedia jasa terkait kasus Bea Cukai ikut didalami. Nama-nama lain juga mulai muncul dalam persidangan dan pemeriksaan saksi.
Dedy Kurniawan: 1 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta.
Andri: 1 tahun 6 bulan dan denda Rp200 juta.
Hakim menyatakan John Field bersama Dedy dan Andri terbukti memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai.
21-22 Juli 2026: Muncul tersangka baru
KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru pada 21 Juli. Sehari kemudian, KPK mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka baru tersebut adalah Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri.
Gatot diduga menerima uang sekitar Rp3,2 miliar dalam periode Juli 2025-Januari 2026.
Juli-Agustus 2026: KPK terus menelusuri aliran uang
Penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan aliran uang Blueray Cargo kepada pegawai Bea Cukai. KPK juga memeriksa Iskandar HP Sitorus, kuasa nonlitigasi Blueray Cargo, terkait dugaan pemberian uang kepada sejumlah pihak.
Pada Juli, KPK juga menerbitkan dua sprindik baru. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan penerbitan dua sprindik tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan serta telaah terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara sebelumnya.
“Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik,” kata Ahmad Taufik di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dia menjelaskan, satu sprindik diterbitkan untuk klaster yang telah memiliki tersangka karena masih berkaitan dengan konstruksi perkara yang melibatkan pejabat Bea dan Cukai. Sementara yang lainnya belum ditetapkan tersangka.
Agustus 2026: Ahmad Dedi alias Dedi Congor menjadi sorotan
Nama Ahmad Dedi alias Dedi Congor, mantan Kepala KPPBC Marunda, mencuat dalam pengembangan perkara. Ia disebut dalam kaitan dengan dugaan aliran uang sekitar Rp30 miliar.
Ahmad Dedi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri, bukan oleh KPK. Polri menyebut perkara gratifikasi yang menjerat Dedi berkisar pada 2008-2016, penyidikan dimulai pada 2017, dan status tersangka ditetapkan pada 2023.
KPK menyatakan tidak melanjutkan penyidikan terhadap Dedi karena objek perkara yang sama sudah lebih dahulu ditangani Polri.
Modus Korupsi Bea Cukai dan Blueray Cargo
Konstruksi perkara yang diungkap KPK menyebut dugaan pengaturan jalur importasi barang Blueray Cargo bermula pada Oktober 2025. Sejumlah pejabat dan pihak Blueray diduga bersepakat mengatur parameter pemeriksaan barang impor.
KPK menduga ada pengaturan jalur importasi untuk membantu barang-barang yang dibawa Blueray Cargo lolos dari pemeriksaan fisik.
Pengaturan tersebut berkaitan dengan parameter targeting jalur merah sehingga barang impor tertentu dapat keluar tanpa pemeriksaan sebagaimana mestinya.
Setelah pengaturan jalur impor berlangsung, terjadi sejumlah pertemuan dan penyerahan uang dari pihak Blueray Cargo kepada oknum di lingkungan Bea Cukai. Pemberian tersebut disebut berlangsung pada Desember 2025 hingga Februari 2026.
Dalam putusan terhadap John Field, hakim menyatakan total uang yang diberikan Blueray Cargo kepada pejabat Bea Cukai mencapai Rp91,77 miliar, termasuk uang tunai, valuta asing, fasilitas hiburan, dan barang mewah.
Dalam perkembangannya, perkara juga melebar ke dugaan pengurusan cukai dan aliran uang kepada sejumlah pegawai Bea Cukai. KPK bahkan menyita Rp5,19 miliar dari sebuah safe house di Ciputat pada Februari.
Siapa Saja yang Terlibat di Kasus Korupsi Bea Cukai?
Hingga berita ini diterbitkan, ada sejumlah nama dan pihak-pihak yang telah dan diduga terlibat dalam korupsi bea cukai dengan statusnya sebagai berikut:
Direktur Blueray Cargo, John Field: terpidana, vonis 2 tahun
Manajer Operasional Blueray Cargo, Dedy Kurniawan Sukolo: terpidana, vonis 1 tahun 6 bulan
Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo, Andri: terpidana, vonis 1 tahun 6 bulan
Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Rizal: terdakwa, sedang disidang
Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono: terdakwa, sedang disidang
Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan: terdakwa, sedang disidang
Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo: tersangka, proses penyidikan
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri, Gatot Heroe Hernanda: tersangka, proses penyidikan
Pejabat Fungsional Bea Cukai Madya/Eks Kepala KPPBC Marunda, Ahmad Dedi: didalami dugaan aliran dana.
Proses Sidang dan Tersangka Baru
Tiga pejabat Bea Cukai sedang menjalani persidangan, yaitu Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan diproses dalam perkara terpisah sebagai terdakwa.
Dalam dakwaan, jaksa menyebut ketiganya menerima suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengurusan importasi Blueray Cargo.
Jaksa mendakwa total penerimaan ketiganya mencapai sekitar Rp78,8 miliar, terdiri atas suap, gratifikasi, fasilitas hiburan, serta barang mewah. Rinciannya antara lain:
Rizal sekitar Rp14 miliar;
Sisprian sekitar Rp7 miliar;
Orlando sekitar Rp4,05 miliar untuk bagian suap yang disebut dalam dakwaan.
Ketiganya juga didakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan valuta asing.
Perkembangan paling signifikan berikutnya adalah penetapan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, sebagai tersangka baru.
KPK mengonfirmasi status Gatot pada 22 Juli 2026, setelah menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru pada 21 Juli.
Identitas Gatot lebih dulu muncul dari keterangan John Field setelah diperiksa KPK. KPK kemudian membenarkan informasi tersebut.
Nama Lain yang Muncul di Kasus Korupsi Bea Cukai
Sementara itu, nama Djaka Budi Utama, Dirjen Bea dan Cukai, juga menjadi perhatian karena disebut dalam persidangan perkara Blueray Cargo.
Djaka telah memberikan respons singkat setelah namanya ikut terseret dalam persidangan. Mantan perwira tinggi TNI tersebut memilih enggan berkomentar jauh dan meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal serta mengikuti perkembangan fakta yang terungkap di persidangan.
“Terkait dengan permasalahan impor di Bea Cukai, kita sama-sama ikuti perkembangan persidangan saja,” kata dia singkat, dalam konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (6/6/2026).
Nama lain yang muncul dalam pengembangan perkara adalah Ahmad Dedi (Dedi Congor), pejabat fungsional madya Bea Cukai.
KPK menduga Ahmad Dedi menerima aliran dana dari Blueray Cargo. Ia sudah diperiksa sebagai saksi dan KPK membuka kemungkinan memeriksanya kembali karena memperoleh informasi dari saksi-saksi lain mengenai dugaan aliran uang tersebut.
Pada perkembangan terbaru awal Agustus, KPK kembali mendalami dugaan pemberian uang Blueray Cargo kepada pegawai Bea Cukai melalui pemeriksaan Iskandar HP Sitorus, kuasa nonlitigasi Blueray Cargo. Iskandar menyebut pemeriksaan antara lain berkaitan dengan dugaan pemberian kepada Ahmad Dedi melalui ajudannya berinisial A.
Pemeriksaan Iskandar Sitorus menunjukkan penyidikan masih aktif dan belum berhenti pada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang sudah divonis#tirto
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Pemerintah diminta menguji ulang tambahan kuota impor garam industri setelah realisasi impor pada awal 2026 kembali meningkat.
Tambahan impor dinilai berisiko menggerus serapan garam lokal jika tidak didasarkan pada neraca kebutuhan dan produksi yang terbuka, sekaligus berpotensi mengganggu target swasembada garam pada 2027.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan impor garam industri dengan kode HS 25010093, yaitu garam dengan kadar natrium klorida 97 persen atau lebih, mencapai sekitar 936 ribu ton pada Januari–Mei 2026. Angka tersebut naik 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Padahal, tren impor garam industri sempat melandai. Pada 2025, impor garam industri mencapai sekitar 2,66 juta ton, turun dari sekitar 2,74 juta ton pada 2024. Namun, kenaikan 13,1 persen secara tahunan pada Januari–Mei 2026 menunjukkan tren penurunan tersebut belum solid.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda, mengatakan pemerintah perlu membuka neraca kebutuhan dan produksi garam secara rutin agar keputusan impor dapat direncanakan dengan baik.
“Data neraca barang pokok, seperti garam, tidak diterbitkan secara rutin. Padahal neraca ini penting untuk melihat kebutuhan dan produksi dalam negeri sehingga impor bisa direncanakan dengan baik. Saya rasa ini penting untuk dibuka ke publik,” ujar Nailul.
Salah satu kebutuhan garam industri berasal dari sektor chlor-alkali plant atau CAP, dengan neraca kebutuhan 2026 sebesar 1,18 juta ton. Namun, impor garam industri juga mencakup sektor lain, seperti aneka pangan dan farmasi.
Nailul menilai data kebutuhan dan produksi garam perlu dibuka agar publik dapat melihat apakah keputusan impor benar-benar didasarkan pada lonjakan kebutuhan industri atau masih merupakan pola impor rutin.
Nailul juga menyoroti persoalan waktu impor. Menurutnya, produksi garam lokal biasanya mulai berjalan pada musim panas, tetapi importir justru cenderung menumpuk stok sejak awal tahun.
“Ketika musim panas biasanya produksi akan dimulai, namun sayangnya justru importir menyetok di awal tahun. Ada ketidakpastian kebijakan terkait impor ini yang membuat perusahaan cepat-cepatan untuk stok garam,” katanya.
Nailul menambahkan, persoalan insentif harga di tingkat petambak turut menjadi akar lemahnya serapan garam lokal. Menurutnya, harga jual petani yang kadang di bawah Rp1.000 per kg tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat. Ketiadaan harga pokok pembelian dari pemerintah memperparah kondisi ini, sehingga petambak lebih memilih mempercepat siklus panen daripada mengejar kualitas produksi yang lebih tinggi.
“Akibatnya, menjadi disinsentif untuk petambak garam memproduksi garam dengan kualitas terbaik. Mereka akan mementingkan siklus panen ketimbang kualitas,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, tambahan impor garam industri perlu diuji berdasarkan data stok, kebutuhan riil industri, kapasitas produksi lokal, spesifikasi teknis, dan waktu masuk impor. Pemerintah juga perlu memilah kebutuhan CAP, aneka pangan, farmasi, dan sektor industri lain agar impor tidak dibuka secara gelondongan.
Untuk garam non-CAP seperti aneka pangan dan farmasi, pemerintah tidak menetapkan kuota tetap. Impor hanya dapat dilakukan melalui mekanisme keadaan tertentu setelah menghitung kecukupan produksi dalam negeri.
Mekanisme ini perlu diawasi ketat agar tidak berubah menjadi celah impor rutin, terutama untuk spesifikasi yang sesungguhnya sudah dapat dipenuhi produsen dalam negeri.#tribunenews
FORWARDER EKSPOR IMPOR, Menawarkan
✓ Jasa Import Resmi
✓ Jasa Import Undername
✓ Custom Clearance
✓ Import Borongan All_In
✓ Import Door To Door
✓ Import Barang Khusus Lesensi
Kami juga memiliki Izin Import, seperti :
✓ PI Besi & Baja
✓ PI Kehutanan
✓ PI Mesin Bekas
✓ PI Textil, dll
Demikian penawaran ini kami ajukan, atas kerjasama baiknya, terimakasih.
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Pergeseran geopolitik dunia, fragmentasi perdagangan global dan transformasi rantai pasok internasional membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai kekuatan logistik baru di kawasan Asia Tenggara. Secara posisi geografis, Batam dinilai memiliki posisi paling strategis untuk menjadi gerbang utama Indonesia menuju ASEAN dan pasar global.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan letak geografis Batam berada di persimpangan jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Pasifik sekaligus berdekatan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal itu dinilai menjadi peluang untuk memperkuat daya saing ASEAN. “Kedekatan geografis Batam dengan Singapura dan Malaysia semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang untuk membangun kolaborasi regional yang saling memperkuat daya saing ASEAN,” kata Yukki dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2026).
Signifikansi posisi Batam tergambar dari volume lalu lintas maritim di Selat Malaka dan nilai strategis sektor logistik di ASEAN. Berdasarkan data UNCTAD, lebih dari 100 ribu kapal melintasi Selat Malaka sepanjang 2025 dan mengangkut sekitar 22-25% perdagangan maritim dunia setiap tahun.
Riset Mordor Intelligence turut mencatat pasar freight and logistics ASEAN diproyeksikan tumbuh dari US$ 288,2 miliar pada 2025 menjadi US$ 390 miliar pada 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 6,23%, didorong oleh ekspansi manufaktur, perdagangan elektronik dan investasi lintas negara di kawasan.
Meski demikian, Yukki mengingatkan bahwa keunggulan lokasi saja tidak cukup untuk memenangkan kompetisi logistik dan rantai pasok saat ini. Daya saing ke depan akan ditentukan oleh kemampuan membangun integrated logistics ecosystem yang menghubungkan pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, pergudangan modern, layanan kepabeanan, transportasi multimoda, hingga platform digital dalam satu sistem terpadu.
“Modernisasi pelabuhan harus menjadi prioritas nasional. Transformasi pelabuhan bukan lagi sekadar soal kapasitas dermaga, tetapi mencakup digitalisasi proses bisnis, peningkatan produktivitas terminal peti kemas, hingga penerapan standar internasional yang meningkatkan kepercayaan pelaku usaha global,” ujar Yukki yang juga sebagai Ketua Dewan Penasihat ASEAN Federation of Freight Forwarders Association (AFFA).
Ia menilai Pelabuhan Batu Ampar berpotensi besar bertransformasi menjadi regional container gateway yang melayani perdagangan Indonesia bagian barat, sekaligus mendukung aktivitas transhipment, distribusi regional dan konektivitas multimoda.
Selain pelabuhan, Yukki menyoroti Bandara Internasional Hang Nadim sebagai aset strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan landasan pacu sepanjang 4.025 meter atau salah satu yang terpanjang di Indonesia dan ketersediaan lahan yang luas, bandara itu dinilai berpeluang berkembang menjadi ASEAN Air Cargo Hub.
“Pengembangan kawasan Aerocity, pusat Maintenance, Repair and Overhaul, fasilitas cold chain, hingga layanan express cargo akan memperkuat posisi Batam sebagai simpul logistik udara yang terintegrasi dengan jaringan pelabuhan dan kawasan industri. Konsep sea-air logistics yang memadukan Pelabuhan Batam dan Bandara Hang Nadim ini memiliki keunggulan kompetitif sektor logistik, terutama dalam memangkas biaya dan waktu,” tegas Yukki.
Menurut Yukki, transformasi logistik harus didukung pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), blockchain, digital customs, predictive logistics dan port community system yang ditopang regulasi konsisten serta tata kelola yang baik.
Dalam konteks tersebut, Yukki mengatakan berbagai kerja sama internasional seperti AFFA dan FIATA terus mendorong harmonisasi regulasi dan konektivitas logistik di ASEAN agar terbangun rantai pasok yang lebih tangguh dan efisien.
“Batam dapat menjadi laboratorium terbaik untuk mewujudkan visi tersebut melalui integrasi pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan jaringan logistik nasional,” ujar Yukki.
Visi besar itu dinilai bukan sesuatu yang mustahil sepanjang pembangunan dilakukan secara terintegrasi dan didukung kepastian regulasi, percepatan investasi, penyederhanaan perizinan, serta kolaborasi erat antara pemerintah, BP Batam, operator bandara, dunia usaha, perguruan tinggi dan asosiasi profesi.
“Dari Batam, Indonesia dapat memimpin konektivitas ASEAN, memperkuat ketahanan rantai pasok dan menegaskan posisinya sebagai poros maritim, serta pusat logistik yang disegani di tingkat global. Artinya keberhasilan Batam tidak hanya akan meningkatkan daya saing Kepulauan Riau, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional, memperluas peluang investasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Yukki#DETIK
FORWARDER EKSPOR IMPOR.COM – Tren impor barang dari China ke Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia pada Januari 2026 tercatat US$21,20 miliar, atau naik 18,21% dari Januari 2025 secara year-on-year.
Faktanya, China masih menjadi negara utama dengan nilai impor US$7,89 miliar atau 43,75% dari total impor nonmigas Indonesia pada Januari 2026. Tren ini berlanjut hingga kuartal pertama, di mana nilai impor Indonesia pada Januari-Maret 2026 melonjak 10,05% menjadi US$61,30 miliar.
Seiring tren tersebut, permintaan jasa forwarder China turut melonjak. Jasa forwarder China adalah layanan pengurusan impor yang menangani pengiriman barang dari China ke Indonesia, mulai dari pengambilan barang di gudang supplier hingga sampai ke alamat penerima
Forwarder Ekspor Impor, perusahaan yang melayani jasa import China, mencatat kenaikan permintaan hingga 31,48% pada awal tahun ini dibandingkan periode tahun lalu.
Kategori Produk Paling Banyak Diimpor
Berdasarkan data, kategori produk yang paling banyak diimpor dari China didominasi oleh barang konsumer dengan perputaran cepat. Lima kategori teratas meliputi sepatu, tas, aksesoris gadget, garment (pakaian), dan perlengkapan fashion. Kategori ini diminati karena memiliki margin menarik bagi reseller serta permintaan pasar yang stabil sepanjang tahun.
Pelaku UMKM dan reseller online menjadi segmen terbesar pengguna jasa impor. Tren live shopping serta meningkatnya transaksi grosir lintas negara menjadi faktor pendorong utama lonjakan permintaan.
Pilihan Jalur Pengiriman: Laut, Udara, dan Express
Salah satu pertimbangan utama pebisnis dalam memilih jasa forwarder adalah estimasi waktu pengiriman. Secara umum, terdapat tiga opsi jalur pengiriman impor dari China ke Indonesia:
Jalur Laut (Sea Cargo): estimasi 21-30 hari, cocok untuk pengiriman volume besar dengan biaya lebih ekonomis. Jalur Udara (Air Cargo): estimasi 7-8 hari, ideal untuk barang yang membutuhkan kecepatan. Jalur Express: waktu pengiriman bahkan bisa lebih cepat dari estimasi jalur udara, untuk kebutuhan urgent.
“Kebutuhan pebisnis Indonesia terhadap layanan impor dari China terus meningkat, terutama untuk volume kecil hingga menengah. Pebisnis kini bisa memilih jalur sesuai kebutuhan, mulai dari sea cargo yang ekonomis hingga express untuk pengiriman cepat,” ujar Head of Import, Aji Subroto, Forwarder Ekspor Impor, Senin kemarin.
Skema Door to Door Jadi Favorit
Layanan Jalur Direct dengan skema all in atau door to door menjadi pilihan yang paling banyak diminati. Melalui skema ini, seluruh proses pengiriman dari gudang asal di China hingga sampai ke alamat penerima di Indonesia dikelola dalam satu paket layanan.
Skema all in memberikan kepastian biaya di awal, tanpa biaya tambahan yang muncul di tengah proses. Pebisnis cukup menyerahkan barang di titik pengambilan, dan forwarder akan mengurus seluruh proses logistik hingga barang tiba di tangan penerima.
UMKM dan Shopping Online Terus Bertumbuh
Industri UMKM dan aktivitas belanja online di Indonesia tercatat sebagai dua sektor dengan pertumbuhan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku UMKM kini semakin agresif memperluas variasi produk dengan mengimpor langsung dari China, sementara konsumen Indonesia juga semakin terbiasa dengan pola belanja produk impor melalui platform digital.
Tren live shopping, hampers, hingga reseller skala rumah tangga turut mendorong pertumbuhan permintaan barang impor. Banyak pelaku usaha pemula yang memulai bisnis dengan modal kecil melalui skema impor langsung dari supplier di China.
Untuk memenuhi kebutuhan ini, sejumlah penyedia jasa import China seperti Forwarder Ekspor Impor hadir dengan layanan door to door melalui jalur laut, udara, dan express, dengan fokus pada transparansi biaya dan kemudahan tracking bagi pelaku UMKM hingga bisnis skala menengah#detik
FORWARDER EKSPOR IMPOR, Menawarkan
✓ Jasa Import Resmi
✓ Jasa Import Undername
✓ Custom Clearance
✓ Import Borongan All_In
✓ Import Door To Door
✓ Import Barang Khusus Lesensi
Kami juga memiliki Izin Import, seperti :
✓ PI Besi & Baja
✓ PI Kehutanan
✓ PI Mesin Bekas
✓ PI Textil, dll
Demikian penawaran ini kami ajukan, atas kerjasama baiknya, terimakasih.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut merupakan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan negara harus menguasai sektor-sektor penting, termasuk pengelolaan ekspor komoditas strategis.
Airlangga mengatakan langkah itu dinilai mendesak mengingat kontribusi ekspor komoditas SDA mencapai sekitar 60% dari total ekspor nasional. Tiga komoditas dengan kontribusi terbesar saat ini berasal dari batu bara sebesar 8,65%, crude palm oil (CPO) atau kelapa sawit sebesar 8,63%, dan ferro alloy sebesar 5,82%.
Pemerintah menilai selama ini masih terdapat praktik mis-invoicing dan under-invoicing dalam perdagangan internasional. Kondisi tersebut terjadi ketika data ekspor Indonesia berbeda dengan pencatatan impor di negara tujuan sehingga dapat memengaruhi penerimaan devisa, stabilitas nilai tukar, hingga akurasi data perdagangan.
Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah menunjuk BUMN ekspor melalui Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola ekspor komoditas strategis. Airlangga mengatakan lembaga tersebut telah dibentuk bersama Menteri Investasi dan CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Menurut dia, badan tersebut juga diharapkan menjadi marketing arm Indonesia guna memperkuat posisi tawar terhadap pembeli luar negeri, menjaga stabilitas harga, serta memperluas pangsa pasar ekspor nasional.
Selain itu, pemerintah menilai kebijakan baru ini dapat meningkatkan transparansi data ekspor, memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, bea keluar, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor SDA.
Pada tahap awal, kebijakan pengelolaan ekspor hanya akan berlaku untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Selanjutnya, skema serupa akan diperluas ke seluruh komoditas SDA strategis lainnya.
Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap agar eksportir dan pembeli luar negeri memiliki waktu untuk menyesuaikan mekanisme transaksi.
Selama masa transisi tiga bulan, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan dengan pembeli di luar negeri. Namun, dokumentasi ekspor akan mulai dikelola oleh Danantara Sumber Daya Indonesia.
“Transaksi ekspor masih dilakukan oleh perusahaan dengan buyer, namun dokumentasi ekspor sudah dilakukan oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia,” katanya.
Setelah masa evaluasi selama tiga bulan berakhir, seluruh proses ekspor komoditas strategis akan dikelola penuh oleh Danantara Sumber Daya Indonesia. Proses tersebut mencakup kontrak, pengiriman barang, hingga pembayaran ekspor.
Pemerintah menargetkan skema penuh tersebut mulai berjalan pada 1 September 2026@liputan6
